Penjajahan Kebangsawanan Serta Kolonialisme Digital

Penjajahan Kebangsawanan Serta Kolonialisme Digital – Kolonialisme, kebangsawanan, serta kolonialisme saat ini tidak muncul dengan senjata

Di era lalu kewenangan garis besar dibentuk di atas kemampuan tanah, rempah, serta orang. Hari ini, los303 informasi mengutip posisi itu. Penjajahan, kebangsawanan, serta kolonialisme tidak sirna, melainkan bereinkarnasi dalam wujud terkini, ialah digital.

Cetak biru teknologi, semacam Worldcoin, alat sosial, serta layanan cloud, membuktikan gimana industri teknologi multinasional saat ini menata, mengakses, serta mengatur kehidupan digital miliaran orang. Rancangan penjajahan digital, kebangsawanan digital, serta kolonialisme informasi jadi berarti buat menguasai gimana kedekatan daya ini berjalan, paling utama kepada negara- negara bertumbuh semacam Indonesia.

Penjajahan digital: Ekstraksi tanpa kendali

Penjajahan digital merujuk pada aplikasi pengumpulan informasi dari warga di negeri bertumbuh oleh industri garis besar, kerap kali tanpa proteksi hukum yang mencukupi ataupun pemahaman penuh dari konsumen. Seperti penjajahan era kemudian yang memanfaatkan pangkal energi alam, penjajahan digital memanfaatkan pangkal energi orang dalam wujud informasi individu.

Ilustrasi jelas tiba dari cetak biru Worldcoin. Dikeluarkan pada 2019 oleh Tools for Humanity( dibuat oleh CEO OpenAI, Sam Altman), cetak biru ini memindai sayat mata masyarakat di beberapa negeri bertumbuh, tercantum Indonesia, Kenya, serta India, selaku ketentuan buat mendapatkan beberapa kecil mata duit kripto.

Di kota semacam Bekasi serta Depok, masyarakat berkenan berbaris untuk insentif dekat Rp 800. 000. Dalam kondisi kebanyakan warga hidup dengan pengeluaran setiap hari dekat Rp 115. 000, ajuan ini menggoda. Tetapi, yang diganti merupakan informasi biometrik yang tidak dapat ditukar bila bocor ataupun disalahgunakan.

Inilah wujud penjajahan terkini: entitas asing mengutip pangkal energi penting dari area yang regulasinya lemas, kemudian memakainya buat kebutuhan sendiri, tanpa akuntabilitas yang mencukupi.

Ilustrasi lain timbul dari aplikasi kesegaran semacam Strava, yang dengan cara tidak terencana melukiskan arah angkatan di negara- negara bertumbuh. Informasi dari kegiatan jogging ini, yang nampak sepele, nyatanya mengekspos posisi tentara berarti di area bentrokan. Ini meyakinkan kalau informasi dari area pinggiran senantiasa memiliki angka penting, paling utama bila tidak dilindungi.

Kebangsawanan digital: Eksekutor di tanah kepunyaan platform

Bila penjajahan merupakan kedekatan penjajah- terjajah, kebangsawanan digital melukiskan bentuk dalam dalam sistem digital hari ini, dikala konsumen cumalah” eksekutor” yang mengamalkan informasi pada” tuan tanah” digital, ialah program teknologi besar.

Dalam permasalahan Worldcoin, masyarakat memberikan sayat mata mereka satu kali serta memperoleh insentif sedetik. Tetapi, industri mendapatkan peninggalan waktu jauh: akses khusus ke bukti diri digital biometrik, yang dapat jadi bagian berarti dalam prasarana AI serta ekonomi digital garis besar.

Kebangsawanan ini pula nampak dalam program, semacam Facebook, TikTok, serta Grab. Kita memperoleh layanan” free,” namun melunasi dengan informasi, durasi, serta atensi. Program mengakulasi, memasak, serta memonetisasi data ini, mulai dari preferensi politik sampai posisi real- time, tanpa keikutsertaan konsumen dalam cara pengumpulan ketetapan.

Konsumen tidak dapat membicarakan kontrak, tidak ketahui siapa akseptor informasi mereka, serta tidak memiliki bagian dari angka ekonomi yang diperoleh. Ini amat mendekati dengan situasi para orang tani dalam sistem aristokratis: bertugas di tanah yang bukan kepunyaannya, memberikan hasil pada tuan tanah, serta tidak memiliki opsi lain.

Kolonialisme informasi: Daya garis besar melalui prasarana digital

Bila penjajahan berdialog mengenai kemampuan rute negeri, serta kebangsawanan berdialog mengenai bentuk dalam dalam program, kolonialisme digital ataupun kolonialisme informasi melingkupi keduanya: kemampuan keseluruhan atas semua daur informasi, dari pengumpulan, pengerjaan, penyaluran, sampai monetisasi.

Dalam kerangka ini, Worldcoin tidak semata- mata mengutip sayat mata masyarakat. Beliau membuat standar garis besar terkini mengenai siapa yang diakui selaku” orang digital”, serta berpotensi memerintah gimana bukti diri digital dipakai dalam sistem sosial, ekonomi, apalagi politik di era depan.

Daya atas prasarana ini berikan kelebihan penting garis besar. Serupa semacam dahulu, kekaisaran memahami dermaga, rute perdagangan, serta kabel telegraf, hari ini industri teknologi memahami pusat informasi, algoritma, serta aturan internet.

Ilustrasi lain merupakan kekuasaan layanan cloud dalam penyimpanan informasi garis besar. Banyak web rezim, bidang usaha lokal, serta startup dari negeri bertumbuh tergantung pada satu ataupun sedikit layanan, maksudnya daya tahan digital mereka dengan cara tidak langsung terletak di tangan pihak luar.

Sedemikian itu pula cetak biru Google Loon, yang bawa internet ke wilayah terasing dengan gelembung hawa. Meski bermaksud agung, cetak biru ini meluaskan capaian Google kepada populasi yang lebih dahulu” tidak terharu”, serta pasti saja meluaskan kemampuan pengumpulan informasinya.

Kesenjangan regulasi: Negeri sedang terlambat

Jawaban Indonesia kepada Worldcoin memantulkan kelemahan sistemik. Sehabis gelombang kritik khalayak, Kominfo( Komdigi) terkini menangguhkan pengoperasian Worldcoin. Aksi ini bertabiat reaktif, bukan proaktif.

Sementara itu, Indonesia telah memiliki Hukum Proteksi Informasi Individu( UU PDP) semenjak 2022. UU ini membenarkan informasi biometrik selaku informasi individu sensitif, namun tidak memiliki ketentuan teknis yang menata pengumpulan informasi sayat oleh entitas asing. Bandingkan dengan Uni Eropa. Regulasi GDPR mengharuskan kejernihan, audit, serta persetujuan akurat. Akhirnya, Worldcoin mengakhiri aktivitas operasional di Spanyol serta apalagi wajib menghilangkan informasi yang sudah digabungkan.

Mengarah independensi digital

Buat pergi dari jerat penjajahan, kebangsawanan, serta kolonialisme digital, Indonesia serta negara- negara bertumbuh butuh mengutip tahap jelas serta tertata.

Awal, regulasi wajib diperkuat serta ditegakkan dengan cara tidak berubah- ubah. Tiap entitas asing yang mengakulasi informasi dari masyarakat negeri wajib diharuskan angkat tangan pada audit bebas dan melaksanakan prinsip kelangsungan penuh. Ketentuan teknis hal pemrosesan informasi biometrik, paling utama oleh pihak luar negara, butuh lekas disusun supaya antara hukum tidak lalu digunakan.

Kedua, pemahaman khalayak butuh dibentuk lewat kampanye literasi informasi yang padat serta inklusif. Warga wajib menguasai kalau mengubah informasi berarti dengan insentif sedetik bisa berakibat waktu jauh kepada pribadi serta independensi digital mereka. Usaha bimbingan ini wajib menyimpang golongan rentan serta wilayah dengan penekanan teknologi besar, yang sangat gampang jadi sasaran pemanfaatan.

Ketiga, negeri butuh mendesak pengembangan teknologi lokal yang benar serta membela pada konsumen. Pemecahan digital wajib didesain dengan prinsip pengawasan konsumen, kejernihan, serta kesamarataan penyaluran khasiat. Inisiatif semacam Aadhaar di India bisa jadi referensi dini, walaupun senantiasa butuh dikritisi serta disempurnakan dari pandangan proteksi informasi serta inklusi sosial.

Informasi merupakan kekuasaan

Worldcoin bisa jadi menawarkan pemecahan digital buat era depan, namun triknya mengulang pola kesenjangan era kemudian. Di balik teknologi mutahir serta akad keuangan, beliau menimbulkan balik kedekatan kolonialisme, dalam wujud yang tidak kasat mata, namun berpotensi memiliki energi cacat besar.

Penjajahan, kebangsawanan, serta kolonialisme saat ini tidak muncul dengan senjata ataupun kapal bisnis, namun dengan algoritma, kontrak digital, serta sistem informasi tertutup. Yang dipertaruhkan bukan cuma pribadi, melainkan pula independensi digital serta era depan orang selaku entitas yang bebas, bukan semata- mata barang informasi.

Arif Kesatu, Ketua Action Lab, Indonesia; Dosen Fakultas Teknologi Data, Monash University, Indonesia